permasalahan pemerintahan daerah. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. permasalahan pemerintahan daerah

Dampak Pemerintahan di Daerah yang Ditinggalkan Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatannya Otonomi dalam Transportasi: Kendaraan Tanpa Sopir di. 1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. 1. Dengan kata lain, daerah perlu. pemerintah daerah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, maka. Ditulis oleh Jose Lukito. Selain itu, peran pemerintah juga masih belum optimal, karena masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan dan pembangunan daerah. KemenPANRB menyebut masih ada sejumlah masalah yang menyebabkan ruwetnya tata kelola pemerintahan. Demikian juga halnya dengan. 3. 2. Bab V adalah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan. Sistem Informasi Pemerintahan DaerahPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. Otonomi daerah dan sentralisasi menjadi jawaban permasalahan lokalbangsa Indonesia berupa ancaman integrasi bangsa, kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan 2. Jakarta, 7 Oktober 2021. Grafik. 32/2004, maka lahirlah inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap UU tersebut. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; e. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 yang dapatB. Tentu sajaantara Pusatpadasatu sisi dan Daerah pada sisilain. Kemendagri: Inovasi Jadi Salah Satu Cara Paling Efektif Atasi Berbagai Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permasalahan Keuangan Negara dan Daerah Tuntutan untuk mengurangi kekuasan pemerintah pusat terhadap daerah baik dari aspek tata laksana pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang digulirkan sejak era reformasi ternyata tidak di iringi dengan kesiapan sumber daya manusia. Pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia masih banyak di temukan permasalahan, terutama pada daerah-daerah di perbatasan (Mahsyar, 2017). id ABSTRACT dari permasalahan tersebut, peneliti berusaha mendeskripsikan pengawasan pemerintahan daerah terhadap penambangan pasir di Desa Pekan Heran. Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 27. Pemerintahan Daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penylenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. SETIAP. 1Widyaiswara Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Jl. Penulis. Sunarty S. II. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayananKebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu : “Bagaimana mekanisme pengawasan Perda Pajak Daerah. 2) Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia telah disahkan sejak 2019. Sugeng menambahkan, forum. ringkasan apbd menurut organisasi dan urusan pemerintahan daerah ; rincian apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ; rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah da fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ; apbd ta 2019 . Undang-Undang No. ANALISIS PERMASALAHAN KOORDINASI PEMERINTAHAN (TINJAUAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS) Oleh : Ranggi Ade Febrian. Namun, kejadian beberapa. PERANGKAT DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH Juan Antonio Pratama Kaiya NPP. Masih terdapat beberapa ketidaksepakatan mengenai siapa saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam kategori pejabat negara, misalnya hakim ad hoc, anggota DPRD, kepala daerah, dan beberapaBadan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur E-mail: nongdjese@gmail. 1. Permasalahan Pembangunan Daerah . Persandian dalam. Dengan kata lain, daerah perlu memiliki Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Dalam kajian ini, kinerja pemerintah Kota Bandung difokuskan pada kinerja organisasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Arah Pelaksanaan Reformasi BirokrasiPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SORONG O1eh: Kilyon. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Download Citation | PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH | Sampai dengan saat ini,penerapan model demokrasi dalam sistem Pemerintahan Daerah yang sekarang diterapkan belum mencapai. Belum. Persandian Bagi Pemerintah Daerah 59 B. Apakah yang dimaksud dengan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah? 2. Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam. Padahal, banyak masalah. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia (Diterima 5 Januari 2020; Direvisi 12 Februari 2020; Disetujui 20 Maret 2020; Diterbitkan 31 Maret 2020) Abstract: Tulisan ini mengelaborasi permasalahan birokrasi di Indonesia, dimana fenomena Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memberikan implikasi pada daerah. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI DAERAH OTONOMI DAERAH DI SUSUN OLEH DEASI PUTRI PRATIWI (31115029) DWI AMELIA PERMATA (31115017) EKA RISANTY PUTRI SUHARTO (31115039) DAFTAR ISI BAB I: PENDAHULUAN A. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini membuat aktivitas dan kinerja pemerintah daerah sedikit terganggu dan terhambat. Pemerintah Daerah, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). kinerja pemerintah kota. docx. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang. Permasalahan tata kelola pemerintahan, antara lain meliputi: a. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Permasalahan ini . penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun propemperda dan produk hukum daerah masih berdasarkan kebutuhan daerah, walaupun tidak ada pemberian kewenangan dari. Penyusunan APBD merupakan satu tugas penting bagi pemerintah daerah, karena anggaran yang akan dibuat pastinya mempengaruhi kondisi masyarakat untuk seterusnya, tapi tidak bisa ditolak, dalam penyusunannya, APBD sering mendapati banyak masalah. Provinsi Sumatra Utara 76 2. Namun masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur. Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. Organisasi Pemerintah Daerah. 3281@gmail. Mengetahui tentang perubahan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Rumusan Permasalahan Pembangunan 1) Pendidikan a. SMA, pemerintah daerah berhak mengurus hampir seluruh komponen pendidikan di daerahnya masing-masing Kecuali kurikulum yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan di atas yaitu (1) Perlunya keseragaman dalam sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan daerah,; (2) Penggunaan BAS yang terstandar nasional oleh pemerintah daerah; (3) Perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas dan. penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 1465@praja. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Jenis yang Indonesia implikasikan adalah sistem presidensial. go. Pemanfataan sumber daya alam pada skala tertentu dapat menyebabkan/memicu konflik antar kepentingan sektor, swasta dan masyarakat. Buku ini. Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). era otonomi daerah. Substansi kebijakan. Urusan Pemerintahan Daerah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu Pemerintah Provinsi maupun pihak penyedia. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah, diperlukan dukungan baik dari internal dan eksternal organisasi. Hal juga dilakukan untuk mengentaskan masalah-masalah yang membelit tata kelola. Selain itu juga dikembangkan berdasarkan isue-isue, potensi dan permasalahan yang berkembang saat ini. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan strategi pemda yang belum tepat dalam penyelesaian masalah penurunan pendapatan asli daerah pada pandemi COVID-19. Setelah permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisir dan dilakukan analisis, maka perlu dilakukan. atau pejabat pemerintahan, sehingga sangat mungkin terjadi permasalahan dalam kewenangan pejabat pemerintahan. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian daerah dan kinerja BUMD; 6. 1. com - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Terdapat masalah-masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut. Meskipun banyak hal yang telah dicapai, namun masih banyak hal yang akan menjadi permasalahan kedepannya. Dasar Hukum dan Landasan. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah,. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele- tele, ketidakpastian waktu dan harga yang. Maksud dan Tujuan Maksud pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah untuk memastikan peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana penunjang lainnya selalu dalam kondisi baik sehingga kegiatan pelayanan pada kantor Dinas Sosial Kab. com/ ELSA CATRIANA) JAKARTA, KOMPAS. Hubungan desa dengan pemerintah daerah hingga saat ini masih mengalami permasalahan yaitu dalam hal kewenangan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintah baik Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara. Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. Pd Disusun oleh : Moh. Pemerintah telah mencapai kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan. ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH Ahmad Budiman 59 A. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 29. Terdapat 3 jenis sistem pemerintahan yang utama. Keyword: Kebijakan Publik Pemerintah Daerah,Masalah kebijakan Publik,Solusi Kebijakan Publik Latar Belakang MasalahHal lain yang menjadi permasalahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang masih kurang, termasuk kurangnya jumlah komputer yang ada. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH(LPPD) DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH MUHAMMAD RIZKY DWIPUTRA PANGGATO NPP. Pegawai Tugas Belajar DJKN Persoalan aset pemerintah menjadi berita di media massa, mulai dari pemberitaan adanya sekian ratus hektar lahan dikuasai warga secara ilegal, fisik aset tidak diketemukan walau terdapat dalam pencatatan atau sebaliknya, penggunaan aset belum sesuai ketentuan, sampai dengan rencana. Penga-wasan internal dibatasi pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap. Permasalahan apa yang sering terjadi dalam pembentukan produk hukum daerah dan dampaknya terhadap. Otonomi Daerah Belum Munculkan Konvergensi Pendapatan Per Kapita. 1. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana tata pelaksanaanya, dukungan sumber daya manusia, dan organisasinya. 2. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pengendalian internal di pemerintahan daerah menjadi lemah. Sepanjang Semester 1 Tahun 2022 BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas. 3 Rumusan Masalah Penulis mengambil masalah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut. Sesuai pasal 1 ayat 2 UU no 32 tahun 1999, yang dimaksud Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. 152. Sc. 1024 Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Program Studi Administrasi Pemerintahan. JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan transformasi digital untuk mereformasi birokrasi dalam pelayanan masyarakat. "Pertama, mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari sisi perencanaan maupun. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Tjahjo menambahkan, setidaknya ada lima masalah krusial pemerintah daerah selama 2016, yang pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang. permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, dan kriminalitas. permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, kelompok kepentingan negara serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan KabupatenPermasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur danpemerintahan daerah. Oleh karena berdasarkan UUpemerintahan daerah di Indonesia mengalami berbagai pertumbuhan dan juga permasalahan. Rahyunir Rauf, M. Latar Belakang Pemerintahan daerah melalui sistem otonomi daerah. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya perbaikan kualitas pelayanan. 3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dalam melaksanakan tugas , fungsi pokok pelayanan Kecamatan Dukuh Pakis terdapat beberapa hambatan antara lain : 1. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. b. Hal ini dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar bahwa di lingkungan pemerintah KabupatenDPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan pokok yang dihadapi antara lain : 1) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan. Permasalahan lain yang juga muncul di daerah adalah sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta/investor dalam pengelolaan sumber daya. pemerintah daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Yang menjadi titik permasalahan, adalah data yang harus dirujuk oleh pemerintah daerah dalam menerapkan tambahan 10 poin adalah dataKementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Dengan di berlakukannya aturan baru untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 yaitu PP No. dan permasalahan Sumber Daya Manusia. Pasal 10 Ayat 1 UU. Masalah tersebut yakni kompetensi, komitmen, dan koordinasi atau kolaborasi. Ari Mulianta Ginting: Kendala Pembangunan. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. penelitian terdiri dari pihak pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desayang bersangutan serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat. (Parker,. Serafica Gischa. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya perbaikan sistem perencanaan pemenuhan pengembangan kompetensi ASN di daerah. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan, merupakan organisasi pengelola yang dibentuk bila permasalahan di kota tersebut sudah cukup luas dan kompleks. Bagian ketiga, alternatif pendekatan manajemen. Tujuan : Penelitian ini. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif dijalani oleh. Buku Manajemen Belanja Daerah. 23 Tahun 2014, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk Rakyat, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal harus tercapai target 100% setiap tahunnya. Belum sinergisnya database perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 8. Adapun capaianKarena inti masalah yang terjadi di daerah kepuluaan adalah permasalahan kelangkaan sumber daya baik dana maupun sumber daya alam lainnya. a. Pemerintah daerah menjalankan pemerintahan lebih mendasarkan pada interpretasi terhadap peraturan perundang‐undangan. 07 Oct 2021. atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, dalam 111enyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan. provinsi terdiri dari: a. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Sistem Pemerintahan Daerah” dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari dibuatnya SIPD 2021 karena pemerintah pusat ingin mempercepat implementasi dan integrasi proses SIPD pada pemerintah daerah. Hal tersebut, menurutnya, karena lemahnya pembinaan Pemerintah melalui perencanaan program dan kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan kepada. Penyusunan kebijakan belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis data/bukti yang. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetapi memunculkan lagi permasalahan baru dalam hal pembagian kewenangan antara Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia, yang secara utuh dan bulat dilaksanakan pada daerah kabupaten dan kota. Ini sangat penting sebagai langkah menata tataruang wilayah yang memperhatikan kajian Lingkungan Hidup Strategis. LATAR BELAKANG B. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan di atas yaitu (1) Perlunya keseragaman dalam sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan daerah,; (2) Penggunaan BAS yang terstandar nasional oleh pemerintah daerah; (3) Perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas dan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, khususnya daerah kabupaten/kota. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem transparansi anggaran berbasis online masih ditemui beberapa permasalahan.